SUDAH MERDEKA?

SIAPA BILANG MEREKA SUDAH MERDEKA?

By Asyari Usman

Sebagaimana ritual mewah-meriah setiap tahun di Istana Negara, Istana Gubernur, Istana Bupati, Istana Walikota, hari ini juga akan berlangsung peringatan kemerdekaan RI ke-74. Dengan segala tayangan kehebatan segelintir orang. Mereka itulah yang sudah lama dan sudah banyak menikmati kemerdekaan.

Mereka datang ke Istana dengan kendaraan supermewah. Dengan busana serba baru dan ‘high class’. Tas tangan puluhan juta. Sepatu belasan juta. Jam tangan ratusan juta.

TIDAK ADA REKONSILIASI DENGAN KECURANGAN, KEZALIMAN & PENINDASAN Oleh : Nasrudin Joha

TIDAK ADA REKONSILIASI DENGAN KECURANGAN, KEZALIMAN & PENINDASAN

Oleh : Nasrudin Joha

Kita telah sepakat, mengambil pilihan berdiri tegak melawan setiap inchi kezaliman dan penindasan, tanpa memandang siapapun pihak di kubu rezim. Kita juga telah berkomitmen memperjuangkan kejujuran dan kebenaran, tanpa mempertimbangkan siapapun yang mengambil pilihan berdiri bersama kita, disamping kiri dan kanan kita.

Ilustrasi

Kita juga telah sepakat, perjuangan ini demi menegakan agama Allah, menegakan kebenaran dan keadilan dan memerangi tirani dan kezaliman. Kita, tidak pernah memiliki niat hanya berjuang untuk mendudukkan seseorang atau individu tertentu pada tampuk kekuasaan, kemudian berhenti manakala ada yang menyatakan menyerah untuk tetap menyuarakan kebenaran, atas dalih apapun.

...REKONSILIASI TAK AKAN MENGEMBALIKAN KEMATIAN DAN HATI YANG TELAH ROBEK DAN TERLUKA oleh Nasrudin Joha

APAPUN KONSESI YANG DITAWARKAN REZIM, REKONSILIASI TAK AKAN MENGEMBALIKAN KEMATIAN DAN HATI YANG TELAH ROBEK DAN TERLUKA

Oleh : Nasrudin Joha

Ada substansi penting yang perlu dipahami oleh rezim juga kubu Prabowo, bahwa dendam kesumat dan kemarahan itu antara rezim dan umat, bukan sekedar dengan Prabowo, Gerindra atau elit politik. Sehingga, rekonsiliasi yang terjadi antara rezim, Prabowo dan elit partai tidak akan mampu meredam amarah umat, kecuali rekonsiliasi itu memenuhi syarat yang diajukan umat.

Skenario konsesi untuk Prabowo juga elit partai, hanyalah konsesi kekuasaan yang umumnya menjadi orientasi politik partai. Juga, konsesi pengembalian modal politik serta jaminan berbisnis tanpa gangguan dari rezim.

INGAT ! MESKIPUN INI SUDAH BULAN JULI TAPI TETAP TAK ADA OPSI REKONSILIASI ... Oleh : Nasrudin Joha

INGAT ! MESKIPUN INI SUDAH BULAN JULI TAPI TETAP TAK ADA OPSI REKONSILIASI

Oleh : Nasrudin Joha

Sebagian elit partai oportunis hendak mengambil momen lengah umat, untuk menjual komitmen rekonsiliasi kepada rezim untuk di barter dengan remah-remah kekuasaan yang sedikit. Bromocorah politik ini, merapat ke kubu rezim dengan menjual 'komitmen rekonsiliasi' dan menjamin gerbong rakyat yang ada dibelakangnya, akan ikut tunduk taat dan patuh mengikuti kehendak rezim.

ilustrasi

Para petualang politik ini hendak menjual darah dan bangkai umat, setelah bertarung sekuat tenaga melawan rezim, untuk menangguk kue kekuasaan. Mereka paham, rezim butuh legitimasi untuk membenarkan kemenangan politik yang diperoleh secara curang. Dan ini, merupakan kesempatan emas untuk mengayuh biduk dan berenang diantara bangkai dan darah penderitaan umat.

Rupanya mereka lupa, masih ada aktor dan kelompok politik yang ikhlas. Dan yang pasti, masih ada yang telaten mendampingi umat ini agar tidak terjebak ikut gerbong yang dibawa masuk kejurang kubu rezim.

UMAT TAK TERIKAT DAN TAK AKAN TAAT DENGAN KOMITMEN APAPUN DARI REKONSILIASI ... Oleh : Nasrudin Joha

INGAT ! UMAT TAK TERIKAT DAN TAK AKAN TAAT DENGAN KOMITMEN APAPUN DARI REKONSILIASI YANG KALIAN BUAT

Oleh : Nasrudin Joha

Rekonsiliasi itu hanya untuk elit, jadi jika terjadi itu hanya mengikat elit. Rekonsiliasi itu hanya untuk membagi kue kekuasaan dikalangan elit, jadi tak berpengaruh sedikitpun bagi kemaslahatan umat.

Bagi rezim, rekonsiliasi adalah sarana untuk mencari legitimasi, setelah kemenangan secara curang dilegalisasi MK. Bagi kubu oposisi, rekonsiliasi adalah kesempatan ngalap berkah untuk mendapatkan kursi, setelah tak dapat meraih kekuasan secara mendominasi.

Bagi umat, rekonsiliasi adalah pesta pora diatas bangkai dan penderitaan umat. Perayaan kemenangan diatas kesedihan dan kemarahan umat. Berbagi konsesi kekuasaan, diatas onggokan tulang belulang dan amisnya darah mujahid 21-22 Mei.

MEREKA TIDAK TULUS MAU REKONSILIASI ... Oleh : Nasrudin Joha

MEREKA TIDAK TULUS MAU REKONSILIASI, LANTAS KENAPA KITA MUSTI TUNDUK ?

Oleh : Nasrudin Joha

Rezim Jokowi tak benar-benar tulus ingin rekonsiliasi. Yang mereka butuhkan itu hanya legitimasi kemenangan yang diperoleh secara curang. Bukan ingin rekonsiliasi.

Saat Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan usul agar rekonsiliasi Jokowi-Prabowo Subianto dimanfaatkan untuk membawa pulang Habib Rizieq Syihab (HRS) ke Indonesia. Kubu TKN Jokowi melalui Hendrawan Supratikno menolak, alasannya rekonsiliasi yang sehat adalah yang memikirkan kepentingan bangsa. Jadi, HRS tidak dianggap sebagai bagian dari aset dan kepentingan bangsa, bahkan boleh jadi HRS dianggap bagian dari musuh bangsa.

Bagi kubu TKN Jokowi, BPN Prabowo bisa menyampaikan syarat apapun, termasuk konsesi berbagi kekuasaan. Dan hal ini, jelas sudah dipersiapkan oleh kubu rezim untuk memuluskan rencana rekonsiliasi untuk melegitimasi Kemenangan Jokowi. Tapi untuk HRS, untuk membebaskan semua tokoh dan ulama yang dikriminalisasi, No way !

KITA WAJIB TERUS MELAWAN Oleh : Nasrudin Joha

UNTUK BANG ASYARI USMAN, KITA WAJIB TERUS MELAWAN

Oleh : Nasrudin Joha

Iya, saya memahami apa yang abang tulis. Tentang adanya sejumlah penulis partisan politik, penulis yang ingin mencari legitimasi untuk membangun Rekonsiliasi dengan rezim curang. Penulis, yang mencoba membuat narasi jahat, melemparkan sejumlah masalah yang diproduksi rezim kepada Relawan.

Penulis- penulis ini tidak menulis, kecuali karena pesanan. Pesanan, yang dijadikan sarana untuk mengantarkan sejumlah petualang politik sampai ke tampuk kekuasaan.

Mereka, barisan pelacur intelektual ini ingin mempermainkan perasaan umat, ingin mengelabui pemikiran umat, yang telah berdarah-darah di garda terdepan melawan rezim curang. Mereka, mencoba membangun narasi bahwa rekonsiliasi bukanlah keinginan tapi pilihan realistis ditengah situasi yang tidak memungkinkan.

JOKOWI DAPAT SEMUANYA, PRABOWO BERIKAN SELURUHNYA By Asyari Usman

JOKOWI DAPAT SEMUANYA, PRABOWO BERIKAN SELURUHNYA

By Asyari Usman

Dari pertemuan Lebak Bulus (13 Juli 2019), ada pertanyaan penting: Jokowi dapat apa, dan Prabowo dapat apa? Siap yang untung, siapa yang rugi?

Kalau mau dijawab singkat, itulah judul tulisan kali ini. Yaitu, Jokowi dapat semuanya, sedangkan Prabowo memberikan seluruhnya. Jokowi dapat ‘full package’ dan Prabowo menyerahkan segalanya.

Yang diperoleh Jokowi dan yang diberi Prabowo barangkali tidak ternilai secara material. Maksudnya, saya tidak tahu berapa yang pantas dibayar untuk legitimasi jabatan presiden. Mau Anda sebut 25 triliun? Atau 50 triliun? Wallahu a’lam.

Social Engineering: The Art of Human Hacking

Rekayasa Sosial: Seni Hacking Manusia

Buku pertama untuk mengungkapkan dan membedah aspek teknis banyak manuver rekayasa sosial  Dari elisitasi, dalih, pengaruh dan manipulasi semua aspek rekayasa sosial dipetik terpisah, dibahas dan dijelaskan dengan menggunakan contoh-contoh dunia nyata, pengalaman pribadi dan ilmu belakang mereka untuk mengungkap misteri dalam rekayasa sosial.

Apa 'framing' dalam konteks social engineering? Kutipan dari buku baru Chris Hadnagy ini menjelaskan.

Kenapa Kalian Sibuk Mau Jumpa Prabowo?

Kenapa Kalian Sibuk Mau Jumpa Prabowo?

By Asyari Usman

Hari-hari ini sibuk sekali Kubu 01 mau mempertemukan Jokowi dengan Prabowo. Entah mengapa mereka di Kubu 01 harus kasak-kusuk agar pertemuan itu terlaksana.

Kalau presiden kalian menang bersih di pilpres 2019 ini, kenapa kalian sibuk mau bertemu dengan Prabowo? Untuk apa? Abaikan saja. Lupakan saja semunya.

Jokowi ‘kan sudah dilegalkan MK tanpa ada satu pun gugatan Prabowo yang diterima. Berarti MK bilang kalian menang bersih. Ya sudah. Makan kalianlah jabatan presiden itu.

Sudah dilegalkan MK, kok. Takut apa lagi? Sudah, ambil sana “hak” kalian itu. Tak usah kalian gubris kami dan Pak Prabowo. Aman kok. Tak akan ada yang mengganggu kalian. Buat saja suka-suka hati kalian.

MK Akan Menghukum Perampok atau Korban Perampokan? By Asyari Usman

MK Akan Menghukum Perampok atau Korban Perampokan?

By Asyari Usman

Ujian independensi Mahkamah Konstitusi (MK) akan terlihat besok. Mereka akan memutuskan siapa pemenang sengketa hasil pilpres 2019. Mari kita saksikan apakah MK akan menghukum perampok atau menghukum korban perampokan.

Tidak perlu dibawa berbelit-belit apalagi berkelit-kelit. Konstelasi pilpres ini sudah sangat terang-benderang. Yaitu, ada gerombolan pemilik berbagai macam kekuasaan yang merampok kemenangan rakyat; dan ada korban yang dirampok (Prabowo-Sandi). Semuanya hitam-putih. Tidak ada yang abu-abu.

Para Pengkhianat Koalisi Prabowo Mulai Tunjukkan Belang By Asyari Usman

Para Pengkhianat Koalisi Prabowo Mulai Tunjukkan Belang

By Asyari Usman

Moga-moga saja Pak Prabowo tidak terpengaruh oleh ide bergabung ke Jokowi. Dalam beberapa hari ini, ada sejumlah orang di koalisi Adil-Makmur yang mulai mencoba-coba meniupkan skenario yang sangat hina. Yaitu, bergabung ke kubu Jokowi.

Sebelum membahas ini lebih lanjut, perlu dipahami bahwa kubu 01 bisa saja sedang memasang perangkap agar opini publik terarah seolah yang menang pilpres adalah Jokowi. Padahal, yang menang adalah Prabowo-Sandi. Jadi, sangat bisa dimengerti kalau kubu 01 berkepentingan agar publik secara tak sadar mengakui kemenangan curang Jokowi-Ma’ruf.

Pilpres 2019 "55:45" oleh Canny Watae (bag. 2)

III. FASE SITUNG

oleh Canny Watae (@CannyWatae)

https://twitter.com/CannyWatae/status/1138819151969964032

58. Sekarang kita masuk Fase Situng

59. Too good to be true... terlalu indah..

Pilpres 2019 "55:45" oleh Canny Watae (bag. 1)

Pilpres 2019 "55:45" oleh Canny Watae

kopas dari twitter @CannyWatae

Jaga Suara by Canny W

Jaga Suara

Oleh : Canny Watae
Sebelum menulisnya, saya sadari ini akan menjadi bacaan yang cukup panjang. Pula butuh pemikiran dan logical thinking di sisi pembaca.
Men”Jaga-suara” di sini adalah menjaga raihan suara Prabowo(-Sandi) nanti, dan sebelum nanti. Yaitu sekarang juga.
Pada Pilpres sebelumnya (2014), saya melihat ada faktor “ketidaktahuan” yang dibarengi faktor sempitnya waktu, plus faktor kalah mental, plus semacam “kekakuan” organisasi pada tim sukses Prabowo(-Hatta). Faktor-faktor ini akumulatif, sehingga hilangnya suara Prabowo terjadi dan tak bisa diatasi. Hilang signifikan.

Berita Utama

Purnawirawan Menggugat Pengadilan Media?

Sertifikat Tanah Taman BMW dan Balai Kota

Djarot Terima Sertifikat Tanah Taman BMW dan Balai Kota dari Jokowi

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menerima sertifikat tanah milik warga Jakarta dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Djarot menerima penyerahan sertifikat tanah atas 15 aset Jakarta termasuk tanah di Balai Kota.

Penyerahan sertifikat dilakukan di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (20/8/2017). Turut hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

"Joko Wi" Tak Paham Administrasi

Prijanto Heran Jokowi Tak Paham Administrasi

Misbahol Munir, Jurnalis · Rabu 21 Mei 2014 18:42 WIB

JAKARTA- Diduga terjadi maladministrasi dalam pengelolaan taman BMW sebagai aset Pemda DKI yang akan dibangun stadion bertaraf internasional.

Pasalnya, menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, taman BMW sejak Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Fauzi Bowo sudah menjadi aset Pemda berdasarkan BAST (Berita Acara Serah Terima). Namun saat ini oleh Jokowi dikelola berdasarkan SK hak pakai yang sudah kadaluarsa.

"Dalam kasus pengelolaan taman BMW, jelas sekali Jokowi tidak paham soal administrasi. Taman BMW itu sudah menjadi aset Pemda DKI berdasarkan BAST atas Kewajiban Pengembang kepada Pemrov DKI Jakarta pada tanggal 8 Juni 2007. Tapi Jokowi justru menggunakan dan menerima dua sertifikat berdasarkan SK hak pakai tahun 2003 yang sudah kadaluarsa. Ini bisa menjadi mal-administrasi," jelas Prijanto, di Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Bahkan, kata dia, pengelolaan tanah BMW yang belum selesai masih menyimpang segudang persoalaan. "Bagaimana mungkin sertifikat tanah hanya 12 hektar untuk menguasai seluruh lahan? Saya tidak habis fikir untuk masalah besar dan serius seperti ini kok Jokowi bisa tidak mengerti," jelas dia.

Parahnya lagi, kata dia, Jokowi justru ingin segera meletakkan batu pertama pembangunan stadion di atas tanah BMW yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut.  "Salah satu jargon Jakarta baru adalah setiap dirikan bangunan wajib memiliki IMB dengan syarat ada sertifikatnya," tegas dia.

"Apakah rencana peletakan batu pertama pembangunan stadion di atas tanah BMW tersebut sudah memiliki IMB? Kalau toh ada IMB, apakah stadion tersebut berdiri di atas tanah 12 hektar yang posisinya menepi dan memanjang? Apakah ini karakter Jokowi suka melanggar aturan? Apakah Jokowi akan mengulangi kesalahan seperti kasus monorail? Belum ada PKS (Perjanjian Kerja Sama) tapi sudah meletakkan batu pertama," tanyanya.

Sementara, Ketua Umum Solidaritas Nasional Anti-korupsi dan Makelar Kasus (Snak Markus), Yurisman, menduga pengembang properti terkemuka terlibat dalam sengketa tanah taman BMW yang akan didirikan stadion. Dugaan tersebut muncul karena adanya perbedaan luas tanah dan lokasi taman BMW.

"Tanah yang diserahkan pada Pemda DKI berbeda luas dan lokasinya dari yang tertulis di Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan fakta di lapangan. Sesuai BAST atas kewajiban Podomoro sebagai pengembang kepada Pemrov DKI Jakarta pada tanggal 8 Juni 2007 tertulis tanah yang diserahkan seluas 265.395,99 M2, tetapi jumlah luas dalam surat pelepasan hak hanya 122.228 M2. Ketika diteliti lebih lanjut, letak tanah yang diserahkan seluas 122.228 M2, bukan di Taman BMW. Jadi kuat dugaan Podomoro ini bermain, diduga juga melakukan kebohongan," katanya.

https://news.okezone.com/read/2014/05/21/500/988237/prijanto-heran-jokowi-tak-paham-administrasi

Kasus Korupsi Taman BMW (Stadion Persija) yang Mangkrak 6 Tahun

Menantang KPK Bongkar Kasus Korupsi Taman BMW (Stadion Persija) yang Mangkrak 6 Tahun

Minggu, 25/02/2018 17:01 WIB

Jakarta, law-justice.co - Dampak “Gubernur  Indonesia” Anies Baswedan seperti kata Maruarar Sirait, dicegah Paspampres ikut Presiden saat pemberian piala Presiden kepada Persija berujung di bullynya Presiden Jokowi di medsos dan Anies menjadi viral di semua platform medsos.Terlepas dari pro kontra penghadangan Anies, peristiwa itu justru ikut menguak tabir adanya korupsi dan kolusi dalam tukar guling asset stadion Persija, di Taman BMW Jakarta Utara. Adalah Mayjen TNI Purn. Prijanto , mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2007-2012, yang ikut membongkar kasus tukar guling itu.

Siaran pers Komnas HAM

siaran pers Komnas HAM terkait Hasil Pemantauan Komnas HAM tentang Petugas Penyelenggara Pemilu 2019 yang Meninggal Dunia dan Sakit.

Berita Palsu Bisa Memengaruhi dan Mendistorsi Pikiran

Bagaimana Berita Palsu Bisa Memengaruhi dan Mendistorsi Pikiran Kita?

Nationalgeographic.co.id - Istilah berita palsu bukanlah hal yang baru, namun harus diakui jika kehadirannya semakin meresahkan masyarakat di seluruh dunia.

Hanya dibutuhkan sebuah berita palsu untuk mengacaukan sebuah percakapan. Bahkan, keberadaannya dalam skala besar mampu berdampak pada proses demokrasi, termasuk pemilihan umum.

Lalu bagaimana cara menghindari berita palsu? Terutama karena tampaknya media arus utama dan jejaring sosial mungkin butuh waktu lama untuk mengatasi masalah ini?

5 Jenis Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019

Haris Azhar Sebut Ada 5 Jenis Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019

Jakarta, CNN Indonesia - Direktur kantor hukum dan HAM Lokataru yang juga penggagas hakasasi.id, Haris Azhar  menyebut ada lima kategori yang diduga terlibat selama tahap Pemilu 2019 berjalan. Itu semua perlu diungkap oleh beberapa tim pencari fakta. 

"Angka dan data yang kami temukan bisa lebih kecil dari apa yang terjadi di lapangan," kata Haris di kantor Lokataru, Jakarta, Rabu (8/5). 

Pertama, yaitu pengajuan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) untuk menggalang dukungan salah satu paslon peserta Pilpres 2019.

Tak Siap Kalah

Jaga Pilpres dari Tangan-tangan yang Tak Siap Kalah

Prabowo menang! Begitu banyak yang sudah mulai berani membuat kesimpulan. Ada dua indikator yang mereka gunakan. Pertama, tak ada yang bisa melawan kekuatan rakyat.

Jokowi sedang berhadap-hadapan dengan rakyatnya sendiri. Rakyat yang kecewa atas tata kelola pemerintahannya yang tak sesuai janji dan ekspektasi. Kekecewaan itu yang membuat rakyat melimpahkan harapannya kepada Prabowo. Satu-satunya rival Jokowi di pilpres 2019.

Lagu Lama "Panggilan Jihad" banyak bertebaran Bulan Ramadhan atau...

“Panggilan Jihad” disenandungkan dan diciptakan oleh Buya Hamka

Sekitar tahun 1965 lagu, “Panggilan Jihad” ini oleh Radio RRI selalu dibunyikan dan disiarkan setiap paginya,  pada waktu itu.

Panggilan Jihad
oleh Hamka
(Copas dari mawa2014.blogspot.com)

Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar

Kalam suci menentukan kuberjuang
maju serentak membela kebenaran
untuk negara bangsa dan kemakmuran
hukum Allah tegakkan 2X

Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar
putera puteri islam harapan agama
majulah serentak genggamkan persatuan
kalam Tuhan
mari kita memuji mari kita memuja 2X
peganglah persatuan..kalam Tuhan
Kalam suci menentukan ku berjuang
maju serentak mencapai kemenangan
untuk negara bangsa dan keadilan
Panggilan jihad hidupkan 2X
Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar
----------------------------
Pemuda pemudi islam bangunlah
panggilan jihad rampungka
wasiat Muhammad peganglah
harta dan jiwa serahkan
binalah persatuan - sirnakan perpecahan
binalah persatuan - sirnakan perpecahan
persatuan kalam tuhan
kalam ilahi menuntut persatuan
perpecahan melumpuhkan kekuatan
pertikaian menguntungkan musuh tuhan
hanya iman tauhid dapat menyatukan
tuntutan agama menjadi tujuan
panggilan jihad hidupkan 2X
Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar
-----------------------


Ulama pemimpin islam dengarlah
demi agama sadarlah
Ulama pemimpin islam dengarlah
demi agama sadarlah
hentikan pertikaian.. ciptakan perdamaian 3X
menuju persatuan, kalam Tuhan
kalam ilahi menuntut persatuan
perpecahan melumpuhkan kekuatan
pertikaian menguntungkan musuh tuhan
hanya iman tauhid dapat menyatukan
tuntutan agama menjadi tujuan
panggilan jihad hidupkan 2X
Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar




Panggilan jihad hidupkan

Pemilu 2019

PEMILU 2019

A. PRA
1. 20 % ELEKTORAL --> mempersempit peluang yang lain
2.a. Penentuan keterpilihan DPR
2.b. Pemilihan komisioner KPU --> usulan, pemilihan, pengangkatan
2.c. Persiapan kape'u --> Regulasi (DPT orgil, mantan koruptor, dll)
                      --> Alat (Gambar, gembok kadus alumunium)
                      --> Sosialisasi
3. Permasalahan DPT --> tahun2 sebelumnya, pendatata, data versi
4.a. seputar pembangunan e-ktp
4.b. E-KTP tercecer --> Bogor, Bekasi dll
5. Tuntutan ada Audit IT KPU
6. Pelibatan aparatur negara
7. Start BUMN & K/L
8 Pembuatan Regulasi pelaksanaan --> PKPU --> untuk Situng dan QC


B. MASA
1. Pemanfaatan Aparatur Negara (memperlancar/menghambat)
2. Cuti/ pemanfaatan fasilitas Negara
3. BUMN & K/L --> csr
4.


C. PASKA => Adu kuat

1. Pemanfaatan Aparatur, Ahli2, akademisi
   @ Ke-t2kutan - issue, Makar , telolis, garis keras dll
   @ Shutdown akun2
2. Pemanfaatan Lembaga
   @ Opini/persepsi public -> LS QC, kape'u
   @
   @ Ke-t2kutan- hokum - uu ite - hoax, ujaran kebencian, penghinaan dll
   @ @ Shutdown akun2



D. Pengkooptasian Media

   --> ada banyak pandangan -- "brosour pemerintah"

E. ????
1. 4 Ton Surat Suara Ditemukan di Makasar
2. Surat suara telah tercoblos
3. (KPU) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) oleh DKPP RI
4. Bupati Nias Selatan Ungkap Banyak C1 di Gudang KPU.
   Protes banyak C1 fotocopi digunakan.
5. Pembakaran kotak suara (https://regional.kompas.com/read/2019/04/26/12031431/fakta-di-balik-sejumlah-kasus-pembakaran-kotak-suara-dilakukan-caleg-gagal?page=all)



F. SITUNG

Data Pemilih Pemilu 2019 31 Juta tak Sinkron Diakui KPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui adanya temuan data pemilih tidak sinkron sebanyak lebih dari 31 juta. KPU berjanji akan ada evaluasi terhadap perlindungan hak pilih masyarakat berdasarkan temuan ini. Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, pihaknya ingin mendapat masukan dari berbagai pihak terkait data pemilih Pemilu 2019. Ini berkaitan dengan 60 hari masa perbaikan data pemilih tetap (DPT) pemilu yang akan berakhir pada 15 November 2018. "Berapakah jumlah pemilih yang nanti ditetapkan pada 15 November? Kami ingin mendapatkan masukan," ujar Viryan di Jakarta, Sabtu (6/10). Viryan melanjutkan, temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak 31.975.830 yang disebut sebagai data pemilih yang tidak sinkron antara data daftar penduduk potensial pemiluh pemilu (DP4) dengan DPT, diakuinya merupakan jumlah yang besar. Dia mengatakan, lebih dari 31 juta ini merupakan data pemilih yang sudah melakukan perekaman data KTP-el tetapi belum masuk ke dalam DPT Pemilu 2019. "Karena angkanya sebesar itu, perlu dilakukan upaya melindungi hak pilih masyarakat secara terstruktur, masif dan partisipatif," kata Viryan. Untuk melindungi hak pilih ini, KPU sudah mendirikan 69.834 posko layanan gerakan melindungi hak pilih. Dengan posko ini, petugas KPU melakukan pendataan pemilih, sementara masyarakat bisa melakukan pengecekan status data pemilihnya. KPU berencana menambah jumlah posko hingga mencapai 83 ribu titik. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arief Fakhrulloh mengatakan, masih ada sekitar 31 temuan data pemilih yang tidak sinkron dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Berdasarkan penelusuran data pemilih oleh Kemendagri, nantinya diperkirakan jumlah DPT Pemilu 2019 bisa mencapai lebih dari 192 juta. "Jadi berdasarkan data DPT dari KPU kemudian kami cocokkan dengan daftar penduduk yang sudah memenuhi syarat masuk kedalam DP4. Setelah disandingkan, maka kami mendapatkan data yang tidak sesuai sebanyak lebih dari 31 juta," ujar Zudan ketika dihubungi wartawan pada Jumat (5/10) malam. Adapun jumlah data DP4 yang dimaksud sebanyak 196.545.636. Merujuk kepada penjelasan Zudan, data DP4 itu kemudian disandingkan dengan DPT hasil perbaikan tahap I sebanyak 185.084.629. Kemudian, secara rinci data pemilih yang tidak sesuai itu sebanyak 31.975.830. Zudan melanjutkan, meski ada temuan data yang tidak sesuai dalam jumlah yang besar, Kemendagri tetap mendukung KPU menyusun DPT yang akurat. "Kalau data kami dianggap baik silakan dipakai. Kalau KPU percaya dengan hasil analisis kami, maka silakan dimanfaatkan," tegasnya. sumber: https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/10/07/pg6zf2348-kpu-akui-31-juta-data-pemilih-pemilu-2019-yang-tak-sinkron