Kamis, 27 Juni 2019

MK Akan Menghukum Perampok atau Korban Perampokan? By Asyari Usman

MK Akan Menghukum Perampok atau Korban Perampokan?
By Asyari Usman
Ujian independensi Mahkamah Konstitusi (MK) akan terlihat besok. Mereka akan memutuskan siapa pemenang sengketa hasil pilpres 2019. Mari kita saksikan apakah MK akan menghukum perampok atau menghukum korban perampokan.
Tidak perlu dibawa berbelit-belit apalagi berkelit-kelit. Konstelasi pilpres ini sudah sangat terang-benderang. Yaitu, ada gerombolan pemilik berbagai macam kekuasaan yang merampok kemenangan rakyat; dan ada korban yang dirampok (Prabowo-Sandi). Semuanya hitam-putih. Tidak ada yang abu-abu.

Para Pengkhianat Koalisi Prabowo Mulai Tunjukkan Belang By Asyari Usman

Para Pengkhianat Koalisi Prabowo Mulai Tunjukkan Belang
By Asyari Usman
Moga-moga saja Pak Prabowo tidak terpengaruh oleh ide bergabung ke Jokowi. Dalam beberapa hari ini, ada sejumlah orang di koalisi Adil-Makmur yang mulai mencoba-coba meniupkan skenario yang sangat hina. Yaitu, bergabung ke kubu Jokowi.
Sebelum membahas ini lebih lanjut, perlu dipahami bahwa kubu 01 bisa saja sedang memasang perangkap agar opini publik terarah seolah yang menang pilpres adalah Jokowi. Padahal, yang menang adalah Prabowo-Sandi. Jadi, sangat bisa dimengerti kalau kubu 01 berkepentingan agar publik secara tak sadar mengakui kemenangan curang Jokowi-Ma’ruf.

Kamis, 06 Juni 2019

Jaga Suara by Canny W


Jaga Suara
Oleh : Canny Watae
Sebelum menulisnya, saya sadari ini akan menjadi bacaan yang cukup panjang. Pula butuh pemikiran dan logical thinking di sisi pembaca.
Men”Jaga-suara” di sini adalah menjaga raihan suara Prabowo(-Sandi) nanti, dan sebelum nanti. Yaitu sekarang juga.
Pada Pilpres sebelumnya (2014), saya melihat ada faktor “ketidaktahuan” yang dibarengi faktor sempitnya waktu, plus faktor kalah mental, plus semacam “kekakuan” organisasi pada tim sukses Prabowo(-Hatta). Faktor-faktor ini akumulatif, sehingga hilangnya suara Prabowo terjadi dan tak bisa diatasi. Hilang signifikan.

Senin, 03 Juni 2019

Berita Utama

Purnawirawan Menggugat Pengadilan Media?



Sertifikat Tanah Taman BMW dan Balai Kota


Djarot Terima Sertifikat Tanah Taman BMW dan Balai Kota dari Jokowi



Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menerima sertifikat tanah milik warga Jakarta dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Djarot menerima penyerahan sertifikat tanah atas 15 aset Jakarta termasuk tanah di Balai Kota.

Penyerahan sertifikat dilakukan di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (20/8/2017). Turut hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

"Joko Wi" Tak Paham Administrasi


Prijanto Heran Jokowi Tak Paham Administrasi

Misbahol Munir, Jurnalis · Rabu 21 Mei 2014 18:42 WIB


JAKARTA- Diduga terjadi maladministrasi dalam pengelolaan taman BMW sebagai aset Pemda DKI yang akan dibangun stadion bertaraf internasional.
Pasalnya, menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, taman BMW sejak Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Fauzi Bowo sudah menjadi aset Pemda berdasarkan BAST (Berita Acara Serah Terima). Namun saat ini oleh Jokowi dikelola berdasarkan SK hak pakai yang sudah kadaluarsa.
"Dalam kasus pengelolaan taman BMW, jelas sekali Jokowi tidak paham soal administrasi. Taman BMW itu sudah menjadi aset Pemda DKI berdasarkan BAST atas Kewajiban Pengembang kepada Pemrov DKI Jakarta pada tanggal 8 Juni 2007. Tapi Jokowi justru menggunakan dan menerima dua sertifikat berdasarkan SK hak pakai tahun 2003 yang sudah kadaluarsa. Ini bisa menjadi mal-administrasi," jelas Prijanto, di Jakarta, Rabu (21/5/2014).
Bahkan, kata dia, pengelolaan tanah BMW yang belum selesai masih menyimpang segudang persoalaan. "Bagaimana mungkin sertifikat tanah hanya 12 hektar untuk menguasai seluruh lahan? Saya tidak habis fikir untuk masalah besar dan serius seperti ini kok Jokowi bisa tidak mengerti," jelas dia.
Parahnya lagi, kata dia, Jokowi justru ingin segera meletakkan batu pertama pembangunan stadion di atas tanah BMW yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut.  "Salah satu jargon Jakarta baru adalah setiap dirikan bangunan wajib memiliki IMB dengan syarat ada sertifikatnya," tegas dia.
"Apakah rencana peletakan batu pertama pembangunan stadion di atas tanah BMW tersebut sudah memiliki IMB? Kalau toh ada IMB, apakah stadion tersebut berdiri di atas tanah 12 hektar yang posisinya menepi dan memanjang? Apakah ini karakter Jokowi suka melanggar aturan? Apakah Jokowi akan mengulangi kesalahan seperti kasus monorail? Belum ada PKS (Perjanjian Kerja Sama) tapi sudah meletakkan batu pertama," tanyanya.
Sementara, Ketua Umum Solidaritas Nasional Anti-korupsi dan Makelar Kasus (Snak Markus), Yurisman, menduga pengembang properti terkemuka terlibat dalam sengketa tanah taman BMW yang akan didirikan stadion. Dugaan tersebut muncul karena adanya perbedaan luas tanah dan lokasi taman BMW.
"Tanah yang diserahkan pada Pemda DKI berbeda luas dan lokasinya dari yang tertulis di Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan fakta di lapangan. Sesuai BAST atas kewajiban Podomoro sebagai pengembang kepada Pemrov DKI Jakarta pada tanggal 8 Juni 2007 tertulis tanah yang diserahkan seluas 265.395,99 M2, tetapi jumlah luas dalam surat pelepasan hak hanya 122.228 M2. Ketika diteliti lebih lanjut, letak tanah yang diserahkan seluas 122.228 M2, bukan di Taman BMW. Jadi kuat dugaan Podomoro ini bermain, diduga juga melakukan kebohongan," katanya.








https://news.okezone.com/read/2014/05/21/500/988237/prijanto-heran-jokowi-tak-paham-administrasi

Kasus Korupsi Taman BMW (Stadion Persija) yang Mangkrak 6 Tahun


Menantang KPK Bongkar Kasus Korupsi Taman BMW (Stadion Persija) yang Mangkrak 6 Tahun


Minggu, 25/02/2018 17:01 WIB

Laporan Kasus Korupsi Taman BMW (Stadion Persija) ke KPK


Jakarta, law-justice.co - Dampak “Gubernur  Indonesia” Anies Baswedan seperti kata Maruarar Sirait, dicegah Paspampres ikut Presiden saat pemberian piala Presiden kepada Persija berujung di bullynya Presiden Jokowi di medsos dan Anies menjadi viral di semua platform medsos.Terlepas dari pro kontra penghadangan Anies, peristiwa itu justru ikut menguak tabir adanya korupsi dan kolusi dalam tukar guling asset stadion Persija, di Taman BMW Jakarta Utara. Adalah Mayjen TNI Purn. Prijanto , mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2007-2012, yang ikut membongkar kasus tukar guling itu.