Simsalabim Simulator SIM

SELASA, 31 JULI 2012 | 05:56 WIB

Simsalabim Simulator SIM (1 dari 3)  

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Korps Lalu Lintas Mabes Polri di Jalan M.T. Haryono Kaveling 15, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terjadi sejak Senin sore kemarin sampai Selasa dinihari, 31 Juli 2012.

Sumber Tempo mengatakan penggeledahan itu terkait pengusutan dugaan korupsi kasus proyek simulator alat uji tes surat izin mengemudi. Majalah Tempo edisi 23 Aprilpernah menulis seluk-beluk kasus simulator SIM ini.

Cara Sukotjo Bambang Menyuap Polisi

JUM''AT, 03 AGUSTUS 2012 | 06:29 WIB

Begini Cara Sukotjo Bambang Menyuap Polisi

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO , Jakarta:  Sukotjo S. Bambang, terpidana kasus penipuan dalam proyek pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi (SIM), mengungkapkan berbagai trik yang harus dia lakukan ketika membagikan uang suap untuk anggota kepolisian.

Lewat pengacaranya, Erick Samuel Paat, Bambang mengatakan dirinya harus selalu menyiapkan buah tangan berupa kue brownies dan molen Bandung untuk anggota kepolisian yang bertandang ke kantornya di Jalan Gempol Sari, Bandung.

“Di dalam kotak oleh-oleh itu selalu diselipin amplop yang berisi uang. Nilainya bervariasi, tergantung pangkatnya,” kata Erick, menirukan pernyataan Bambang Kamis 2 Agustus 2012. Nilai uangnya berkisar Rp 2,5 juta hingga Rp 15 juta. “Kalau untuk AKBP dan Kombes, dikasih Rp 15 juta.”

Erick menuturkan, polisi yang datang ke kantor kliennya kebanyakkan dari Divisi Pengawasan dan Pengendalian Markas Besar Kepolisian RI. “Di kantor itu mereka hanya ngobrol ngalor-ngidul, lalu pulang dengan membawa oleh-oleh Bandung lengkap dengan amplop,” ujar Erick.

Menurut Erick, sepanjang 2010 saja, dia merogoh kocek sampai Rp 2 miliar untuk keperluan "menjamu" aparat polisi.  “Kalau yang 2011, saya belum cek,” ujar Erick mengutip Bambang.

sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/08/03/063421074/Begini-Cara-Sukotjo-Bambang-Menyuap-Polisi

SABTU, 04 AGUSTUS 2012 | 06:29 WIB

5 Kejanggalan Kasus Simulator SIM  

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Jakarta -- Markas Besar Kepolisian berkukuh mengusut kasus korupsi simulator. Padahal, Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang KPK dengan tegas menyebutkan, KPK lebih berwenang. Berikut ini sejumlah kejanggalan sejak awal kasus ini muncul di media massa.

JUM''AT, 03 AGUSTUS 2012 | 06:34 WIB

Whistleblower Simulator SIM Pernah Dipukuli Polisi

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO , Jakarta: Sukotjo S. Bambang, pelapor pertama kasus dugaan korupsi pengadaan alat uji surat ijin mengemudi, mengaku pernah dipukuli oleh perwira polisi. Pelaku pemukulan adalah Ketua Primer Koperasi Polisi Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan. Teddy kini dinyatakan sebagai tersangka korupsi dalam kasus ini.
“Memang benar, saya pernah dipukul polisi,” kata Bambang, lewat pengacaranya Erick S Paat. Video pemukulan itu kini beredar di internet. 

KAMIS, 02 AGUSTUS 2012 | 08:39 WIB

Polisi Langgar Wewenang KPK

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Eva Sundari, mengatakan kepolisian seharusnya mundur dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat uji surat izin mengemudi. Alasannya, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menanganinya dan telah masuk pada tahap penyidikan . 

Sulit Suruh Percaya kepada Polisi

Sulit Suruh Percaya kepada Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) memperingatkan adanya rekayasa jilid II dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan. Pasalnya, banyak fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya keterlibatan oknum petinggi kepolisian yang terlibat di dalam kasus tersebut.

Dengan keterlibatan oknum tersebut, sangat sulit memercayai polisi akan mampu menuntaskannya di tengah pusara konflik kepentingan. Demikian disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Febri Diansyah, dalam jumpa pers di Kantor ICW, Minggu (21/11/2010).

"Kejanggalan paling mencolok dimulai dengan adanya desain sistematis untuk membonsai kasus ini di mana Gayus justru dijerat pada kasus PT SAT dengan kerugian negara Rp 570 juta dan bukan pada kasus utama, yaitu rekening Rp 28 miliar dan save deposit Rp 75 miliar," ucap Febri.